SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat upaya mewujudkan pelayanan publik yang terbuka, profesional, serta terbebas dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam peluncuran Implementasi Program E-Learning ASN Berintegritas melalui aplikasi SIMALABAR. Kegiatan berlangsung di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Selasa (6/10/2026).
Peluncuran program tersebut diikuti perwakilan KPK RI, Kepala BKPSDM, para kepala dinas, kepala badan, serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Program ini diarahkan untuk menumbuhkan budaya kerja aparatur yang menjunjung kejujuran dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menekankan bahwa upaya membangun integritas ASN tidak boleh berhenti sebagai kegiatan formalitas. Menurutnya, integritas merupakan landasan penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik sekaligus terlindungi dari praktik pungutan liar maupun berbagai bentuk penyimpangan.
“Integritas harus terlihat nyata dalam cara kita menggunakan kewenangan, mengelola anggaran, memberikan pelayanan publik, hingga mengambil keputusan. Kita belajar integritas melalui modulnya dan kita buktikan integritas itu melalui tindakan langsung kepada masyarakat,” ujar KDS.
Dalam pelaksanaannya, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung diwajibkan memanfaatkan platform Learning Management System (LMS) SIMALABAR untuk mengakses dan menuntaskan materi pembelajaran mengenai integritas. Modul tersebut disusun untuk memperkuat karakter aparatur, membangun pola kerja yang akuntabel, serta mendorong ASN berani menghindari dan menolak konflik kepentingan.
Untuk memastikan program tidak hanya berhenti pada tingkat pembelajaran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung diberikan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian modul oleh ASN. Proses tersebut dilakukan secara ketat dengan menggunakan data. Di sisi lain, para kepala OPD dan camat diminta memberikan contoh penerapan integritas secara langsung di lingkungan kerja masing-masing.
Pemkab Bandung berharap penguatan integritas tersebut dapat meningkatkan kualitas pengabdian seluruh ASN. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merasakan secara langsung manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. (mmp)
