Akses JKN Makin Luas, BPJS Kesehatan Dorong Mutu Layanan Faskes

JAKARTA – BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peningkatan tersebut tidak hanya berorientasi pada jumlah pelayanan, tetapi juga manfaat kesehatan yang dirasakan langsung oleh peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perluasan cakupan kepesertaan JKN harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes).

Per 1 September 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9).

Menurut Pujo, meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap program JKN. Hal tersebut turut didukung dengan bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hingga 1 September 2026, terdapat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Namun, menurut Pujo, peningkatan jumlah fasilitas kesehatan perlu diikuti dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan medis dan mampu memberikan hasil kesehatan yang optimal.

Sepanjang 2014-2025, BPJS Kesehatan juga telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan untuk membayar pelayanan kesehatan. Besarnya pembiayaan tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap JKN, terutama bagi peserta yang membutuhkan pengobatan dengan biaya tinggi atau dalam jangka panjang.

“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” kata Pujo.

Untuk mendorong peningkatan mutu tersebut, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang dinilai memiliki komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

“Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN,” ujar Pujo.

Penguatan mutu pelayanan juga diarahkan agar dapat dirasakan langsung oleh peserta ketika mengakses layanan kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu sebagai bagian dari upaya memperkuat pengalaman peserta dalam memperoleh informasi dan pendampingan.

Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Melalui skema tersebut, peserta JKN yang memiliki AKT dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan melalui koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan AKT. Skema KAPJ juga mencakup koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu, serta pembagian selisih biaya pelayanan antara BPJS Kesehatan dan AKT.

“Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kualitas,” tutur Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program. Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta.

Karena itu, pelayanan di fasilitas kesehatan harus mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan. Dewan Pengawas juga terus mendorong penguatan tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam aspek kualitas layanan, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, serta perlindungan hak peserta.

Penguatan tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh ekosistem JKN, termasuk koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Tambahan untuk memperkuat integrasi ekosistem kesehatan nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengatakan Program JKN merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan Indonesia. Karena itu, setiap peserta perlu memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan sesuai kebutuhan.

Transformasi kesehatan yang terus dilakukan juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu layanan, termasuk melalui penguatan fasilitas kesehatan yang menjadi bagian penting dalam memperluas sekaligus meningkatkan kualitas akses kesehatan masyarakat.

“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat,” tegas Maria.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat Program JKN agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurut Cak Imin, JKN merupakan wujud nyata gotong royong bangsa dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Keberlanjutan program tersebut membutuhkan komitmen dan kontribusi dari seluruh ekosistem JKN.

“Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat manfaat JKN, perlu adanya komitmen dan kontribusi dari seluruh ekosistem JKN. Pemerintah berperan melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan, peserta dengan menjaga kepesertaan tetap aktif serta memenuhi kewajibannya, sementara fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan diberikan sesuai standar, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Cak Imin.

Ia menambahkan, penguatan akses dan pemerataan mutu fasilitas kesehatan perlu terus dilakukan seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan perubahan pola penyakit di Indonesia.

Penguatan layanan primer menjadi salah satu prioritas, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta bahan medis, dan pemeriksaan penunjang, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.

“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit. Karena itu, seluruh pihak harus menjalankan perannya dengan baik, menjaga keaktifan kepesertaan, memberikan pelayanan sesuai standar, menggunakan sumber daya secara tepat, serta membangun budaya integritas, transparansi, dan pengawasan bersama. Dengan gotong royong yang kuat, kita optimistis JKN akan terus tumbuh dan memberikan perlindungan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Cak Imin.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada sejumlah fasilitas kesehatan dan peserta yang dinilai berkomitmen dalam mendukung pelayanan Program JKN tingkat nasional 2026.

Penerima apresiasi Fasilitas Kesehatan Berkomitmen dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional Tahun 2026 meliputi:

Kategori Puskesmas:

Juara 1: Puskesmas Umbulsari, Kabupaten Jember.
Juara 2: UPT Puskesmas Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Juara 3: Puskesmas Palakka, Kabupaten Barru.

Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter:

Juara 1: Dr. Efri Yeni, Kabupaten Padang Pariaman.
Juara 2: dr. Fitrijah, Kabupaten Jombang.
Juara 3: Dr. Sintje Tjengnis, Kota Ambon.

Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi:

Juara 1: Drg. Fitri Eka Rahmafuri, Kabupaten Jember.
Juara 2: Drg. Hj. Aminah, MM, Kabupaten Solok Selatan.
Juara 3: Drg. Asrofi, Kabupaten Temanggung.

Kategori Klinik Pratama:

Juara 1: Klinik Pratama Ganesha Bali, Kabupaten Buleleng.
Juara 2: Klinik Dua Putri Jaya, Kabupaten Lampung Selatan.
Juara 3: Klinik Pratama Bunda Patimah, Kota Medan.

Kategori Rumah Sakit Kelas A:

Juara 1: RSUD Dr Soetomo, Kota Surabaya.
Juara 2: Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Kota Jakarta Pusat.
Juara 3: RSUP Prof. Dr. I G.N.G. Ngoerah, Kota Denpasar.

Kategori Rumah Sakit Kelas B:

Juara 1: RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan.
Juara 2: RS Mitra Plumbon Cirebon, Kabupaten Cirebon.
Juara 3: RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kategori Rumah Sakit Kelas C:

Juara 1: RS Mawaddah Medika, Kabupaten Mojokerto.
Juara 2: RSUD R.A.A. Tjokronegoro, Kabupaten Purworejo.
Juara 3: RS Yos Sudarso, Kota Padang.

Kategori Rumah Sakit Kelas D:

Juara 1: RS Hasyim Asy’ari, Kabupaten Jombang.
Juara 2: RS Santa Elisabeth, Kabupaten Bantul.
Juara 3: RSU Sakinah Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe.

Kategori Rumah Sakit Khusus:

Juara 1: RSIA Putri, Kota Surabaya.
Juara 2: RSJ Prof. HB Sa’anin Padang, Kota Padang.
Juara 3: RS Khusus Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.

Kategori Klinik Utama:

Juara 1: Klinik Utama Citra Mulia.
Juara 2: Klinik Utama Cahaya Imani.
Juara 3: Klinik Utama Cahaya Husada.

Sementara itu, penerima Penghargaan Khusus Fasilitas Kesehatan Berkomitmen dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional Tahun 2026 meliputi:

Kategori Rumah Sakit D Pratama: