JAKARTA — Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah bersama pimpinan DPR RI serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang pada (17/6/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 serta berbagai upaya peningkatan pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Menurut Irfan, sinergi yang terjalin antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berlangsung sangat konstruktif dan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan haji tahun ini.
Irfan menjelaskan bahwa kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani dengan cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap berjalan optimal, “Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan dalam keterangannya.
Menurut Irfan, meskipun Kementerian Haji dan Umrah baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, berbagai persiapan yang sempat tertinggal berhasil dikejar. Ia menyebut sejumlah kemajuan yang dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 merupakan hasil dari kerja sama berbagai kementerian dan lembaga terkait, “Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.
Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan para penyedia layanan. Menurut Irfan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi para mitra penyedia layanan untuk melakukan investasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia.
Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo turut memberikan sejumlah arahan strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas konsumsi jemaah, persiapan layanan yang dilakukan lebih awal, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan hotel yang digunakan oleh jemaah Indonesia, “Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuh Irfan.
Selain itu, Irfan menyebut Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan konsep Kampung Haji sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, “Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan dibahas, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nantikan kita bicarakan dengan teman-teman DPR,” ungkap Irfan.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Irfan menjelaskan bahwa sejumlah daerah yang sebelumnya memiliki masa tunggu sangat panjang kini mulai menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Presiden menilai capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai terobosan baru, “Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” pungkas Irfan.
Arahan yang diberikan Presiden Prabowo tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan layanan haji yang semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai layanan publik yang semakin profesional serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. (mmp)
