Pasuruan – Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat. Saat ini, tahapan verifikasi faktual di lapangan terus dikebut agar proses renovasi rumah dapat segera dimulai pada September mendatang.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni, menjelaskan bahwa verifikasi faktual yang dilakukan di Pasuruan bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang benar-benar memenuhi kriteria. Menurutnya, hingga saat ini terdapat 11 titik usulan dari Kementerian Sosial di Pasuruan yang telah lolos verifikasi faktual. Ia juga menjelaskan bahwa Kota dan Kabupaten Pasuruan memperoleh kuota sebanyak 225 titik sesuai usulan Kemensos. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur secara keseluruhan, jumlah usulan bedah rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat mencapai 1.837 titik.
Dalam kegiatan verifikasi tersebut, tim mendatangi empat lokasi untuk melihat langsung kondisi rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat. Lokasi yang dikunjungi meliputi rumah Lilik Qomariyah di Desa Bajangan, rumah Jirilia di Jajar Kebon Desa Gondangwetan, rumah Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo Gondangwetan, serta rumah Rahmat di Dusun Jajarkebon, Gondangwetan.
Bagi para keluarga penerima manfaat, program ini membawa harapan baru untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Rahmat, salah satu orangtua siswa Sekolah Rakyat, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah kepada keluarganya.
Verifikasi faktual yang dilakukan di lapangan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan dan sanitasi rumah, tetapi juga mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen kepemilikan rumah sebagai salah satu syarat penerima bantuan. Turut mendampingi kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pasuruan, yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.
Menurutnya, pendekatan yang diterapkan dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Selain memperoleh akses pendidikan gratis dan berkualitas, orangtua siswa juga didorong untuk mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar mampu keluar dari jerat kemiskinan.
Konsep yang diusung cukup sederhana namun menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga, yakni anak mendapatkan pendidikan, orangtua memperoleh pemberdayaan, dan rumah yang sebelumnya tidak layak huni direnovasi agar menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik orangtua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian PKP dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui perbaikan kualitas hunian keluarga siswa Sekolah Rakyat. Selain tim dari Kementerian PKP, kegiatan verifikasi lapangan ini juga dihadiri oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala sekolah, serta guru-guru Sekolah Rakyat.
