Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Tahun 2026 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (21/9). Evaluasi tersebut bertujuan menilai implementasi pemerintahan digital di lingkungan Pemkot Kediri.
Kepala Diskominfo Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara hasil evaluasi sementara dari KemenPAN-RB dan penilaian mandiri yang dilakukan Pemkot Kediri. Berdasarkan evaluasi asesor, indeks PEMDI Kota Kediri berada di angka 1,2 dari skala 5. Sementara itu, hasil penilaian mandiri mencapai 2,246.
“Memang ada jarak antara penilaian mandiri dengan hasil evaluasi sementara dari pusat. Setelah kami evaluasi, salah satu penyebabnya karena evidence atau bukti dukung dari beberapa aspek belum seluruhnya diunggah, meskipun secara substansi sudah tersedia,” jelas Sugeng.
Menurutnya, bukti dukung yang diperlukan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan digital. Di antaranya kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, keamanan data, interoperabilitas, transparansi, hingga dampak pemanfaatan teknologi digital.
Sugeng menegaskan, evaluasi PEMDI tidak hanya menilai keberadaan teknologi, tetapi juga pemanfaatannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi saat ini sudah dilakukan untuk peningkatan pelayanan, pengolahan data, maupun interaksi dengan masyarakat. Dalam evaluasi tadi masih dibahas terkait batas kecukupan evidence yang harus diunggah pemerintah daerah,” ujarnya.
Untuk melengkapi bukti dukung, Diskominfo Kota Kediri telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu. Langkah ini dilakukan guna memastikan berbagai implementasi pemerintahan digital yang telah berjalan dapat terdokumentasi dan disampaikan dalam proses evaluasi.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan OPD pengampu untuk bisa mencukupi atau menambah evidence. Harapannya, data pendukung yang disampaikan dapat memperkuat hasil evaluasi dan menambah nilai,” imbuhnya.
Pemkot Kediri menargetkan indeks PEMDI tahun 2026 mencapai 2,246, sesuai hasil penilaian mandiri. Target tersebut berada di atas sasaran RPJMD sebesar 1,7, yang juga disebut sebagai target nasional KemenPAN-RB.
Sugeng mengatakan, penguatan koordinasi lintas sektor dan dokumentasi penerapan teknologi digital menjadi strategi untuk mencapai target tersebut. Berbagai layanan digital yang telah berjalan akan didokumentasikan sebagai bukti dukung dalam evaluasi.
“Pemanfaatan teknologi yang sudah berlaku akan kami dokumentasikan dan dijadikan evidence. Komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan pelayanan digital sudah dilakukan di semua lini, mulai dari level atas sampai bawah. Hanya saja, secara administratif kelengkapannya masih perlu diperkuat,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemkot Kediri terus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, baik dari sisi aplikasi, infrastruktur, kebijakan, keamanan data, interoperabilitas, transparansi, maupun dampak layanan digital bagi masyarakat.
“Kami berharap nilai PEMDI Kota Kediri bisa minimal sesuai dengan target yang kami tetapkan. Dari sisi infrastruktur sudah memenuhi dan layanan kami juga sudah berbasis digital. Selanjutnya yang perlu kami perkuat adalah kelengkapan evidence dan dokumentasinya,” pungkasnya. (edp)
