SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, MBA., M.Kes., menyoroti maraknya kasus perundungan (bullying) dan eksploitasi anak yang dinilai mulai menggerus predikat Surabaya sebagai Kota Layak Anak, bahkan di tingkat dunia.
Menurut Michael, berbagai kasus yang melibatkan anak menjadi perhatian serius. Ia menyayangkan masih banyaknya peristiwa perundungan yang terjadi di tengah predikat Surabaya sebagai kota yang menjunjung perlindungan anak.
“Belakangan ini, termasuk di Surabaya, nama predikat Surabaya Kota Layak Anak, bahkan level dunia, mulai sedikit demi sedikit tergerus karena banyaknya peristiwa bullying,” kata Michael, Rabu (4/11/2026).
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian dari masyarakat melalui sekitar 8–10 yayasan perlindungan anak yang tergabung dalam ALPHA (Aliansi Perlindungan Hak Anak).
Michael menjelaskan, ALPHA merupakan gabungan sejumlah yayasan yang bergerak dalam memperjuangkan hak dan perlindungan anak di Surabaya. Dalam waktu dekat, mereka berencana mengajukan audiensi dengan Ketua DPRD Surabaya untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari perundungan hingga eksploitasi anak.
Ia juga mengaku telah memantau sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik eksploitasi anak. Beberapa di antaranya berada di kawasan Tidar, tempat makan di Keranggan, serta sejumlah lokasi lainnya.
Di lokasi tersebut, Michael menemukan adanya anak-anak yang berjualan tisu. Namun, hasil penjualan mereka diduga harus disetorkan kepada seseorang yang menunggu di area parkir.
“Itu anak-anak penjual tisu dan mereka setorannya di satu orang yang menunggu di tempat parkir,” ungkapnya.
Michael mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah turun langsung bersama tim untuk menangani persoalan tersebut. Ia berharap langkah itu bisa menjadi awal untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
Selain penanganan di lapangan, Michael menilai perlu adanya aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan lebih kuat kepada anak-anak. Karena itu, ia berharap Ketua DPRD Surabaya dapat mengumpulkan Komisi D bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk membahas pembentukan Perda Anti Bullying dan Eksploitasi Anak.
Pasalnya, hingga saat ini Surabaya belum memiliki perda yang secara khusus mengatur perlindungan anak dari perundungan dan eksploitasi.
“Karena selama ini kami belum mempunyai untuk perda itu,” tegasnya.
Michael mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan mengingat sudah banyak kasus yang menimpa anak-anak. Ia menyinggung sejumlah peristiwa, mulai dari kasus Charles hingga kejadian terbaru yang menimpa seorang anak difabel hingga meninggal dunia.
Ia menjelaskan, kasus anak difabel tersebut tidak termasuk dalam kategori perundungan, melainkan merupakan kasus pembunuhan karena telah menyebabkan korban kehilangan nyawa.
“Mohon maaf, untuk anak cacat itu sebenarnya bukan masuk di bullying, tapi masuknya di kasus pembunuhan. Karena kalau bullying itu korbannya masih hidup dan dia merasa mendapatkan tekanan secara psikologis. Tapi kalau yang ini, nyawa dari difabel ini sudah meninggal,” jelasnya.
Menurut Michael, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah predikat Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Sebab, hingga kini belum ada peraturan daerah yang secara khusus melindungi anak dari tindakan perundungan maupun eksploitasi.
“Ini menurut saya kan sebuah keanehan dengan predikat itu Kota Layak Anak, Surabaya Kota Layak Anak, tapi hingga hari ini perda yang melindungi khusus anak seperti bullying dan eksploitasi belum ada,” katanya.
Ia mengaku telah menyampaikan pentingnya pembentukan perda tersebut dalam rapat Bapemperda. Michael berharap regulasi itu bisa menjadi salah satu prioritas untuk diperjuangkan, sehingga pada 2027 mendatang dapat disahkan dan diparipurnakan.
Baginya, keberadaan perda sangat penting agar penyelesaian kasus tidak hanya berakhir melalui musyawarah dan kesepakatan damai antarkeluarga. Terlebih, ketika kasus yang terjadi telah menimbulkan korban hingga menghilangkan nyawa.
“Sebab ini kalau tidak ada perdanya maka sama seperti yang lalu-lalu hasilnya adalah musyawarah dan mufakat saja untuk perdamaian antar keluarga. Kan kasihan kalau ada korban, kasihan kalau sudah ada nyawa yang hilang,” ujarnya.
Michael menegaskan, setiap warga Surabaya harus mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk anak-anak yang menjadi korban perundungan maupun eksploitasi. Menurutnya, perlindungan terhadap anak perlu menjadi perhatian bersama agar kejadian serupa tidak terus terulang.
“Karena buat saya perlakuan terhadap warga Surabaya itu harus adil,” pungkas Michael. (ist)
