SURABAYA – Rencana pemberian bantuan bagi pondok pesantren di Kota Surabaya pada 2027 mendapat dukungan dari DPRD. Anggaran sebesar Rp7,9 miliar disiapkan untuk program tersebut dengan sasaran sekitar 2.620 santri.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyampaikan bahwa bantuan ini diperlukan untuk mendukung pendidikan santri, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Ia menilai pesantren memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan keagamaan sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
Menurut Imam, Komisi D DPRD Surabaya menyambut baik rencana pengalokasian anggaran tersebut. Melalui program ini, setiap santri yang memenuhi persyaratan direncanakan memperoleh bantuan senilai Rp150 ribu per bulan.
Penyaluran bantuan akan diprioritaskan bagi santri yang masuk kelompok kesejahteraan desil satu hingga lima. Pembatasan tersebut dilakukan agar anggaran dapat diberikan kepada penerima yang sesuai dengan sasaran program.
Imam berharap dukungan dana tersebut dapat membantu pesantren meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus memperbaiki fasilitas tempat tinggal santri. Dengan begitu, kualitas pendidikan di lingkungan pesantren diharapkan mampu bersaing dan memperoleh perhatian yang setara dengan sekolah nonpesantren.
Meski DPRD telah menyatakan persetujuan, mekanisme pelaksanaan program masih perlu diperjelas. Imam mengatakan, usulan bantuan tersebut baru disampaikan dan langsung memperoleh dukungan dari legislatif. Selanjutnya, DPRD menunggu penjelasan mengenai petunjuk teknis, khususnya terkait proses penyaluran dana.
Berdasarkan informasi awal, bantuan tidak akan diberikan secara langsung kepada santri, tetapi disalurkan melalui pengelola pondok pesantren. Mekanisme tersebut disebut serupa dengan skema Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda).
Imam menjelaskan, pola tersebut juga memiliki kemiripan dengan pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD. Dalam program tersebut, besaran bantuan diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa dan rasio tenaga pengajar.
Sementara itu, alokasi bantuan pesantren nantinya akan menyesuaikan jumlah santri yang memenuhi persyaratan. Untuk memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran, Imam meminta pemerintah menyusun ketentuan penerima secara jelas. Hal ini penting agar tidak ada pesantren yang telah memenuhi kriteria justru luput dari bantuan.
Terkait pendataan, jumlah penerima akan dihitung berdasarkan santri yang tergolong dalam desil satu sampai lima. Bagi santri maupun pesantren yang belum tercatat sebagai calon penerima, pengajuan dapat disampaikan melalui Dinas Pendidikan.
Dengan demikian, pesantren yang memenuhi ketentuan tetap memiliki kesempatan untuk masuk dalam pendataan dan memperoleh bantuan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. (ist)
