KEDIRI — BPJS Kesehatan Cabang Kediri memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Selasa (10/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri tersebut menjadi langkah bersama dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dr. Ismaya Hera Wardanie, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui bidang Datun, Kejaksaan memiliki peran dalam memberikan bantuan dan pertimbangan hukum, melakukan tindakan hukum lainnya, serta bertindak sebagai fasilitator, mediator, maupun konsiliator ketika terjadi permasalahan hukum.
Ia menegaskan, tugas Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup dukungan terhadap program strategis pemerintah, termasuk melalui penguatan tata kelola dan perlindungan kepentingan negara.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga menyatakan kesiapannya menjadi mitra konsultatif dan strategis bagi BPJS Kesehatan. Pendampingan hukum yang diberikan diharapkan lebih mengutamakan langkah preventif atau pencegahan, sehingga potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak awal dan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan hukum.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dalam memperkuat kerja sama antarlembaga.
Menurutnya, Program JKN yang telah memasuki tahun ke-12 merupakan program strategis yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan penyelenggaraannya tidak dapat hanya mengandalkan BPJS Kesehatan, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai pihak agar program tetap berjalan berkelanjutan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Program JKN yang telah memasuki tahun ke-12 merupakan program strategis yang membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak dapat diwujudkan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, untuk memastikan program ini berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Tutus.
Ia menambahkan, kerja sama dengan Kejaksaan memiliki peran penting, tidak hanya dalam menangani persoalan hukum, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi risiko, kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Salah satu bentuk implementasi kerja sama tersebut adalah mendorong kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya terhadap Program JKN. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pekerja beserta keluarganya mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
“Kami berharap melalui dukungan Jaksa Pengacara Negara, berbagai upaya peningkatan kepatuhan badan usaha dapat dilakukan secara lebih efektif, baik melalui komunikasi, pembinaan, pendampingan, maupun langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, lebih luas dari itu, kami juga membutuhkan dukungan Kejaksaan dalam aspek konsultasi dan pertimbangan hukum agar setiap langkah organisasi dapat dilaksanakan secara tepat dan akuntabel,” jelas Tutus.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN.
“Pada akhirnya, yang ingin kita jaga bukan hanya tata kelola kelembagaan, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan. Karena itu, kami berharap sinergi dengan Kejaksaan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan Program JKN,” tambahnya.
Melalui kerja sama ini, BPJS Kesehatan Cabang Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri berkomitmen meningkatkan koordinasi serta mengoptimalkan peran masing-masing sesuai kewenangan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung tata kelola kelembagaan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keberlanjutan Program JKN agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat. (edp)
