KEDIRI – KH. An’im Falachuddin Mahrus anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB mengundang Kader PMII dan IKAPMII dalam kegiatan sarasehan kebangsan. Dalam sarasehan yang bertempat di Graha Pergerakan PMII, KH, An’im menjelaskan tentang Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat. (9/10/2026)
Menurut UU No. 42 Tahun 2014, MPR RI memiliki 4 pilar dengan fungsi masing-masing, diantaranya pancasila yang berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berfungsi sebagai hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi dalam negara, serta menjadi puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan bentuk negara berupa republik kepulauan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dengan komitmen menjaga persatuan dan keutuhan wilayah. Bhinneka Tunggal IKA yang merupakan semboyan pemersatu bangsa yang mencerminkan persatuan di tengah keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia
“4 pilar yaitu, pancasila, bineka tunggal ika, NKRI, dan, UU 1945”, ujar KH. An’im.
Saat di tanya mengenai alasannya mengundang kader-kader PMII, KH. An’im mengatakan bahwa pihaknya merasa perlu untuk memberi motivasi kepada kader-kader PMII agar mengambil langkah pergerakan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Selain itu, pihaknya juga berpesan agar kader-kader PMII memiliki prioritas, meningkatkan kwalitas keilmuan.
“salah satunya untuk memberi motivasi PMII agar bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara ini, dalam pergerakan politik, maupun dibidang yang lain-lain”, pungkasnya.
Pemateri kedua dalam kegiatan tersebut, Ahmad Badi’, S.H.I, M.Pd.I yang juga merupakan dosen Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dalam materinya menyampaikan tentang sejarah MPR, komposisi keanggotaan, dan peran MPR, menampung aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, MPR juga bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden, atau mengganti sesuai dengan ketentuan. (edp)
