Pemerintahan

Serapan Anggaran DSDABM Baru 12%, DPRD Surabaya Khawatir Rumah Pompa Terhambat

thejavapost.id

22Views

SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditargetkan mulai mengoperasikan lima rumah pompa baru pada 1 Desember 2026. Menjelang target tersebut, DPRD Kota Surabaya meminta agar seluruh proses pembangunan dipastikan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kelima rumah pompa tersebut dibangun di sejumlah titik, yakni kawasan Nginden Intan Timur, Panjang Jiwo, Dharmahusada, Tambak Segaran, dan Tanjungsari.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur tersebut telah disepakati dan disahkan dalam tahun anggaran 2026 berdasarkan Surabaya Transit Master Plan. Karena itu, Pemkot Surabaya diminta menjaga komitmen penyelesaian proyek sesuai target waktu.

Menurutnya, seluruh tahapan pekerjaan, termasuk proses penyelesaian akhir atau finishing, harus rampung pada 2026. Hal tersebut penting agar kejadian serupa seperti yang terjadi pada 2025 tidak kembali terulang.

“Sudah kita gedok (disahkan) dan kita sepakati, sehingga harus diselesaikan pada tahun 2026 ini. Semua harus sesuai dengan timeline agar peristiwa-peristiwa pada tahun 2025 lalu tidak terulang kembali,” tegas Aning, Senin (2/11/2026).

Selain ketepatan waktu, Aning juga menyoroti potensi hambatan akibat persoalan pembiayaan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari dinas pekerjaan umum (PU), perkembangan pembangunan secara fisik telah mencapai 90 persen.

Ia menegaskan, jangan sampai pekerjaan yang hampir rampung justru terhambat karena persoalan anggaran.

“Jangan sampai proyek ini terkendala anggaran. Berdasarkan laporan dari dinas PU, secara fisik pengerjaannya sudah 90 persen selesai,” ucapnya.

Di sisi lain, terdapat perbedaan cukup besar antara capaian pekerjaan fisik dengan realisasi penyerapan anggaran. Dalam evaluasi bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), serapan anggaran proyek tersebut diketahui masih berada di kisaran 12 persen.

Aning menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar proses penyelesaian proyek tidak terhambat akibat pembayaran kepada kontraktor yang belum dituntaskan Pemkot Surabaya.

“Fisiknya sudah mencapai 90 persen, tetapi laporan evaluasi serapan anggarannya baru sekitar 12 persen. Kami khawatir, proyek yang sudah hampir selesai ini justru mandek menjelang finishing hanya karena pembayarannya belum diselesaikan oleh Pemkot,” papar Aning.

Lebih lanjut, ia menyebut kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya seharusnya dapat mendukung penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut. Berdasarkan pengecekan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi PAD dinilai telah menunjukkan capaian yang baik.

Dari target PAD sebesar Rp6,5 triliun, realisasi yang telah dicapai saat ini mencapai Rp6,125 triliun.

“Kalau kita cross-check ke Bapenda, ketercapaian PAD sudah luar biasa. Dari target Rp6,5 triliun, saat ini sudah terealisasi sebesar Rp6,125 triliun,” sebutnya.

Oleh sebab itu, Aning meminta Pemkot Surabaya tetap berpegang pada komitmen penyelesaian pembangunan yang sebelumnya telah ditinjau langsung oleh Wali Kota Surabaya.

Ia menegaskan, kelima rumah pompa tersebut harus sudah dapat beroperasi sesuai target pada 1 Desember 2026.

“Maka Pemerintah Kota Surabaya harus betul-betul sesuai dengan sidaknya Pak Wali. 1 Desember sudah beroperasi,” pungkasnya. (ist)

x