Kediri – Untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas, Bawaslu kota Kediri meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024. Peluncuran ini dilaksanakan secara serentak oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan untuk Bawaslu kota Kediri menyelenggarakannya di di hotel Lotus Garden kota Kediri. (18/8/2024)
Sejumlah tahapan yang dinilai rawan dalam pemilihan tahun 2024 di Kota Kediri berdasarkan hasil analisa atas inventarisasi dan identifikasi masalah, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada pemilu sebelumnya didominasi pada tahapan kampanye disusul dengan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pemungutan dan perhitungan suara.
Menurut Yudi Agung Nugraha, Ketua Bawaslu Kota Kediri, ikhtiar ini dilakukan dengan menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa. “Kerawanan-kerawanan yang terpetakan, akan menjadi basis bagi Bawaslu Kota Kediri dalam penyusunan strategi pencegahan dan fokus pengawasan tahapan yang efektif dan komprehensif,”terangnya.
Selanjutnya, hasil pemetaan kerawanan pemilihan serentak ini diharapkan bisa menjadi acuan bersama antara Baswaslu dan stakeholder terkait, “bagi Bawaslu ini akan berfungsi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan sementara bagi pihak eksternal termasuk diantaranya pemerintah daerah pemetaan ini akan berguna untuk menjadi panduan dalam mengenali persoalan-persoalan kepemiluan sehingga diperolah langkah-langgah antisipasi sekaligus penyelesaian secara cepat dan tepat,”imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana mengungkapkan kesiapannya untuk bersinergi sebagai langkah taktis untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, “Sebagaimana tujuan kami yakni memerangi HOAX kami upayakan supaya potensi kerawanan ini dapat tercegah dengan diseminasi informasi-informasi yang benar sehingga dapat menekan peredaran berita hoax,”terang Apip.
Sebagai informasi hadir dalam rapat koordinasi dan launching pemetaan kerawanan pada pemilihan tahun 2024 di Kota Kediri ini KPU, Kepolisian, TNI, FKUB, Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, Gakkumdu, Kejaksaan, Panwascam dan media. (edp)
