Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menginstruksikan para camat agar aktif mengawasi dinamika data tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdaftar dalam tingkatan desil. Upaya ini ditempuh untuk mencegah penyaluran program bantuan sosial salah alamat, termasuk akses layanan kesehatan gratis akibat terhapusnya kepesertaan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
“Banyak laporan yang masuk desilnya tertukar. Dampaknya orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan,” kata Mas Dhito dalam pertemuan dengan Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kediri. (3/8/2026)
Mas Dhito menegaskan, jajaran pemerintahannya wajib memastikan warga yang membutuhkan tidak terhambat oleh kendala birokrasi, terutama dalam memperoleh jaminan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok.
Terlebih, bidang kesehatan menjadi salah satu program unggulan Mas Dhito. Di sektor ini, Pemkab Kediri berfokus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan, sejalan dengan penguatan capaian Universal Health Coverage (UHC) atau penjaminan kesehatan menyeluruh bagi warga, “Pelayanan kesehatan hati-hati betul, jangan sampai ada unsur apalagi anggapan bahwa kita abai,” ungkapnya.
Menanggapi laporan mengenai ketidaksesuaian klasifikasi desil dengan fakta di lapangan, Mas Dhito menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data secara berkala, “Data menjadi kata kunci dalam mengambil kebijakan walaupun sifatnya kita usulan. Usulan dari kita ke Kementerian Sosial kemudian Kementerian Sosial yang menentukan desilnya,” pungkasnya. (adv/kom)
