Nganjuk – Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi mendapat Predikat Universal Health Coverage (UHC) Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Predikat tersebut diberikan sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah Nganjuk dan BPJS Kseahatan Cabang Kediri dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat Nganjuk, yang di serahkan langsung dalam kegiatan penyerahan piagam UHC di Alun-alun Kabupaten Nganjuk. (12/11/2023)
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi menggggucapkan selamat atas prestasi yang telah diterima oleh pemeriintah Kabupaten Nganjuk, “Selamat, Kabupaten Nganjuk telah mencapai UHC atau cakupan semesta Program JKN. Sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyelenggarakan Program JKN, sehingga diselenggarakan acara penyerahan piagam UHC hari ini. Dari sekitar 96% jiwa yang sudah terdaftar dalam Program JKN itu terdiri dari beberapa jenis kepesertaan, diantaranya peserta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 51,93%, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda sebanyak 18,50%, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara (PN) seperti ASN/TNI/POLRI/P3K sebanyak 5,75%, peserta PPU Badan Usaha (BU) swasta sebanyak 10,63%, peserta PBPU Mandiri sebanyak 7,19%, peserta Bukan Pekerja (BP) PN seperti pensiunan ASN/TNI/POLRI sebanyak 1,79%, dan peserta BP pensiunan swasta sebanyak 0,12%,” ujarnya.
Tutus menambahkan, BPJS Kesehatan Cabang Kediri telah bekerjasama dengan fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten Nganjuk, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tutus menyebutkan, rasio Dokter di FKTP dibanding peserta JKN adalah 1:6160, dan rasio tempat tidur di FKRTL, yaitu kelas 1 = 14,78:1000, kelas 2 = 1,74:1000, kelas 3 = 1,74:1000.
“Di wilayah Kabupaten Nganjuk jumlah FKTP yang bekerjasama sebanyak 65 FKTP, terdiri dari DPP sebanyak 20, Klinik Pratama sebanyak 19, Klinik TNI POLRI sebanyak 2, Puskesmas sebanyak 20 dan Dokter Gigi sebanyak 4. Sedangkan untuk jumlah FKRTL yang bekerjasama sebanyak 6 FKRTL, terdiri dari 1 rumah sakit kelas B, 2 rumah sakit kelas C, 1 rumah sakit kelas D, dan 2 klinik mata,” terangnya.
Lembaga Hukum Publik, BPJS Kesehatan berkomitmen meningkatkan mutu layanan untuk peserta JKN melalui Transformasi Mutu Layanan. Demi kepuasan peserta, perlu adanya kemudahan, kecepatan dan kesetaraan layanan. Bersama dengan para pemangku kepentingan, stakeholder dan mitra BPJS Kesehatan, Tutus berharap bisa mencapai tujuan bersama untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang unggul dan berkeadilan. (edp)
