Kediri – Rakor Forkopimda Se-Jawa-Bali (Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) merupakan forum strategis yang mempertemukan para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pucuk pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan dari seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali). Wilayah Jawa-Bali merupakan pusat ekonomi, populasi terbesar, sekaligus gerbang utama pariwisata Indonesia, rakor ini biasanya digelar untuk mensinkronisasikan kebijakan pusat dan daerah guna menghadapi agenda-agenda nasional yang krusial.
Rakor bersama sejumlah kementerian ini membahas mengenai dua isu penting. Yakni mengenai stabilitas keamanan dan dukungan terhadap program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Rakor yang diikuti oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana ini bertempat di Yogjakarta. (4/6/2026)
Mas Dhito menyampaikan, dalam rakor tersebut Menko Polkam dan Mendagri memberi arahan kepada kepala daerah untuk terus menjaga komunikasi di tingkat Forkopimda dalam memitigasi hal-hal yang tak diinginkan. Sebagaimana aksi yang terjadi akhir Agustus 2025 silam. Bahkan, aksi pembakaran gedung Kantor bupati dan DPRD di Kabupaten Kediri sempat disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya, “Ini akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten agar tetap bisa menjaga kondusifitas wilayah,” kata Mas Dhito.
Pemerintah Kabupaten Kediri terus menguatkan sinergi dengan Forkopimda untuk menjaga stabilitas keamanan daerah. Stabilitas keamanan ini penting termasuk dalam mensukseskan berbagai program strategis nasional. Disisi lain, menurut Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri saat ini terus konsen untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berbagai program dijalankan seperti pelatihan keterampilan dan sertifikasi, perluasan lapangan kerja melalui padat karya, penyelenggaran job fair maupun program magang. (adv/kom)
