Kediri – Pj Wali Kota Kediri Zanariah jelaskan kondisi Kota Kediri pada Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri tahun 2025-2026 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri tahun 2025-2045. Forum konsultasi publik tersebut diselenggarakan di Grand Panglima Resto ini juga menghadirkan narasumber Luthfi Muta’ali dari Universitas Gajah Mada. (21/12/2023)
Zanariah mengatakan bahwa Kota Kediri memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan. Potensi tersebut yakni IPM Kota Kediri secara konsisten naik tiap tahunnya. Lalu bonus demografi dimana usia produktif 15-54 tahun sebesar 69,93%. Kota Kediri tiga tahun berturut-turut berada pada 10 besar Kota Paling Toleran di Indonesia. Dilihat dari letak geografisnya, Kota Kediri menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah di sekitarnya. Kemudian dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi non industri pengolahan di Kota Kediri tahun 2022 sebesar 7,74 %. Keberadaan UMKM memiliki kontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDRB Kota Kediri.
Dalam hal isu strategis daerah, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD yakni bonus demografi Kota Kediri akan berakhir pada tahun 2035. Kedua, struktur ekonomi Kota Kediri masih bergantung pada industri pengolahan, maka perlu pemerataan pertumbuhan ekonomi pada sektor jasa. Ketiga urbanisasi, laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri mencapai 0,46 %, hal ini masih di bawah Provinsi Jawa Timur 0.76%, namun demikian dengan adanya bandara, jalan tol dan pusat pendidikan yang baru, akan menarik perpindahan penduduk masuk ke Kota Kediri. “Keempat keterbatasan lahan, sering kali pesatnya pembangunan ekonomi berbanding lurus dengan pengalihan fungsi lahan perkotaan, khususnya pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Perlu komitmen seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankannya sehingga ketahanan pangan tetap terjaga,” terang Zanariah.
Untuk diketahui, pada forum diskusi ini, dilakukan penandatanganan berita acara forum konsultasi publik oleh perwakilan Kadin Kota Kediri, PSDKU Universitas Brawijaya Kediri, Forum Anak, FKUB Kota Kediri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, BPS Kota Kediri, OPD Kota Kediri, Kepala Bappeda Kota Kediri, DPRD Kota Kediri, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Pj Wali Kota Kediri. (edp)
