JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/06/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan program hilirisasi nasional, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa salah satu agenda utama rapat adalah evaluasi pelaksanaan program hilirisasi yang saat ini telah berjalan di berbagai sektor. Ia melaporkan bahwa proyek ekosistem baterai mobil hasil kerja sama antara CATL dan Antam telah rampung dan dijadwalkan diresmikan pada akhir Juli 2026.
“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapanya sudah jalan, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam, itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir, itu sudah selesai,” ujar Bahlil.
Selain membahas hilirisasi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan ketersediaan energi nasional berada dalam kondisi aman.
“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga membahas keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Menurut Bahlil, pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik, termasuk kebutuhan batu bara untuk pembangkit.
“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa secara kontrak sebenarnya tidak terdapat persoalan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN. Namun, kebutuhan batu bara dengan kalori menengah untuk proses blending menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.
Untuk memastikan pelayanan listrik tetap berjalan optimal, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan membantu PLN dalam mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, pemerintah juga membentuk tim pengadaan batu bara guna memastikan persoalan serupa tidak terulang.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.
Terkait arahan Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan bahwa Presiden meminta kementerian terkait segera mengambil langkah-langkah terukur untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi gangguan serupa di masa mendatang.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam mempercepat hilirisasi industri nasional, memperkuat ketahanan energi, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal sebagai fondasi menuju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan.(mmp)
