JOMBANG — Memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kediri menggelar sosialisasi mengenai modus pengantin pesanan dan perkawinan campuran di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang, Senin (10/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina” tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap praktik perkawinan campuran yang berpotensi dimanfaatkan sebagai modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Selain itu, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum dan administrasi keimigrasian terkait perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
Sebanyak 21 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Jombang turut menghadiri kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, menyampaikan bahwa fenomena perkawinan campuran perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, di balik aspek positifnya, praktik tersebut juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengeksploitasi perempuan WNI hingga menjadi korban perdagangan manusia atau TPPO.
Menurutnya, diperlukan pemahaman dan keterlibatan seluruh instansi terkait agar indikasi penyalahgunaan perkawinan campuran dapat dikenali sejak awal.
Melalui sosialisasi mengenai pengantin pesanan dan perkawinan campuran ini, para penyuluh pernikahan di lingkungan KUA diharapkan dapat memberikan informasi serta edukasi kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerat praktik perdagangan manusia.
Dalam kegiatan tersebut, materi pertama disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria. Ia mengulas regulasi perkawinan campuran antara WNI dan WNA dari sudut pandang administrasi kependudukan.
Pembahasan meliputi konsekuensi pencatatan perkawinan, perubahan status dalam dokumen kependudukan, hingga status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran.
Selain itu, disampaikan pula pentingnya koordinasi antara KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Imigrasi. Sinergi tersebut diperlukan agar pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran memahami peraturan yang berlaku di Indonesia sekaligus terhindar dari risiko perdagangan manusia. Upaya ini juga menjadi bagian dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Materi berikutnya disampaikan Nasrullah dari Imigrasi Kediri yang membahas modus pengantin pesanan serta aspek keimigrasian dalam perkawinan campuran.
Ia menjelaskan, praktik pengantin pesanan umumnya menyasar perempuan WNI dengan iming-iming keuntungan finansial, mahar bernilai fantastis, hingga janji kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri.
Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap sejumlah indikasi TPPO. Di antaranya proses perkenalan dengan calon pasangan yang berlangsung dalam waktu singkat, tawaran mahar dengan nominal tidak wajar, serta pengurusan paspor dan visa yang sepenuhnya dikendalikan oleh calon pasangan WNA.
Dalam sejumlah kasus, korban berisiko mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi, hingga penahanan dokumen perjalanan setelah berada di luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang perlu diantisipasi bersama.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan koordinasi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi untuk mengidentifikasi calon pasangan perkawinan campuran yang berpotensi terlibat dalam praktik pengantin pesanan.
Peserta juga membahas kemungkinan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) antara KUA dan Disdukcapil guna mempercepat pembaruan data kependudukan setelah perkawinan tercatat. Selain itu, dibahas mekanisme penyampaian informasi mengenai keberadaan WNA serta usulan penguatan kebijakan administrasi bagi WNA yang hendak menikah dengan WNI.
Melalui sosialisasi tersebut, Kantor Imigrasi Kediri berharap tercipta mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih efektif antarinstansi.
Apabila ditemukan informasi atau indikasi perkawinan campuran yang mencurigakan, pihak KUA maupun perangkat desa diharapkan segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kediri agar dapat dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026. Peran Imigrasi tidak hanya berfokus pada pelayanan keimigrasian, tetapi juga mencakup pengawasan dan perlindungan masyarakat melalui edukasi serta kerja sama lintas sektor.
Mengusung semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Kantor Imigrasi Kediri berkomitmen untuk terus mempererat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pengawasan keimigrasian, mencegah tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia. (ist)
