KEDIRI – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Surat Edaran Nomor 900/970/419.201/2026 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sukarno Hatta BKPSDM Kota Kediri, Selasa (27/10/2026), tersebut diikuti seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Kediri.
Plt. Kepala BPPKAD Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan ketertiban penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran menjelang akhir tahun.
“Menjelang akhir tahun, Pemkot Kediri selalu berusaha menertibkan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan bimtek kepada bendahara OPD untuk mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan penganggaran bukan hanya berdampak kepada masyarakat, tetapi ketertiban administrasinya juga perlu diperhatikan oleh bendahara,” jelasnya.
Menurut Erwin, salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah penetapan batas waktu untuk setiap tahapan pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi masing-masing OPD agar seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sesuai jadwal.
BPPKAD Kota Kediri juga akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan tenggat waktu tersebut. Menjelang batas akhir setiap tahapan, BPPKAD akan mengingatkan kepala OPD apabila masih terdapat bendahara atau unit kerja yang belum menyampaikan pengajuan maupun dokumen pertanggungjawaban.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah keterlambatan dan memastikan seluruh kewajiban administrasi keuangan diselesaikan tepat waktu. Dengan begitu, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan akuntabel.
Erwin juga mengapresiasi para bendahara OPD yang selama ini telah menjalankan tugas dengan tertib. Ia berharap komitmen tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sampaikan terima kasih kepada para bendahara karena selama ini sudah tertib. Kami berharap hal itu bisa dipertahankan ke depan supaya tertib administrasi semakin baik dan pada akhirnya pengelolaan keuangan kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya. (mmp)
