SURABAYA – Anggaran pengadaan seragam dinas untuk personel lapangan diusulkan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2027. Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, dalam keterangannya di Surabaya, Senin (2/11/2026).
Langkah tersebut didorong oleh kondisi di lapangan, di mana sejumlah petugas pelayanan masyarakat masih harus merogoh kantong pribadi demi membeli seragam dinas.
“Mereka punya tanggung jawab besar melayani warga, sehingga sudah seharusnya pemkot memberikan fasilitas kerja yang layak, termasuk seragam dinas,” tegas Yona.
Ia merinci bahwa alokasi anggaran ini ditargetkan untuk empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang menjadi garda terdepan pelayanan publik, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.
Keempat OPD tersebut mengemban tugas krusial sehari-hari, mulai dari penanganan situasi darurat dan bencana, penegakan ketertiban umum, hingga pengelolaan lalu lintas. Namun, kenyataannya masih ada petugas yang hanya mengantongi satu setel pakaian dinas, atau bahkan diwajibkan membeli sendiri perlengkapan utamanya tersebut.
“Hal yang juga membebani teman-teman ini adalah untuk memiliki seragam, mereka harus membeli sendiri. Ini yang kami dorong kepada Pemerintah Kota agar bisa dialokasikan di dalam APBD,” ungkap Yona.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pakaian dinas berfungsi sebagai identitas resmi lembaga yang memudahkan masyarakat mengenali petugas saat membutuhkan pertolongan. Selain itu, pemakaian seragam yang sesuai standar juga mencerminkan tingkat kedisiplinan, profesionalisme, serta rasa tanggung jawab personel saat bekerja.
Dorongan pengadaan seragam ini telah disuarakan Komisi A kepada jajaran kepala OPD terkait—termasuk Kepala Satpol PP—pada momen pembahasan APBD murni. Usulan tersebut juga resmi diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses finalisasi anggaran di tingkat komisi. (ist)
