Pemerintah Kota Kediri terus mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui Rencana Aksi Tahun 2026–2029. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur, serta berbasis data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, Endang Kartika Sari, dalam kegiatan Forum Satu Data Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (3/11).
“Penguatan implementasi Satu Data Indonesia sangat penting sebagai fondasi dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah,” terangnya.
Endang menekankan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai produsen data harus menyajikan informasi yang akurat dan valid. Pemutakhiran data juga perlu dilakukan setiap kali terjadi perubahan kondisi di lapangan.
Menurutnya, data berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Kedua persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu OPD saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan pemanfaatan data secara bersama-sama.
Lebih lanjut, Endang mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya berharap setiap OPD memperhatikan kualitas data yang disajikan, pastikan data diperbarui secara berkala, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak kalah penting, kita harus mulai membiasakan diri menggunakan data sebagai dasar dalam penyusunan program, menentukan skala prioritas dan mengevaluasi hasil pembangunan baik secara fisik maupun non fisik,” tambahnya.
Ia menilai keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya diukur dari banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi juga dari sejauh mana data tersebut memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui forum tersebut, Endang mengajak seluruh OPD memperkuat komitmen, meningkatkan koordinasi, serta menjaga kualitas data agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
“Mari kita bangun komitmen bersama, memperkuat koordinasi, tingkatkan kualitas data dan pastikan setiap informasi yang kita miliki dapat mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Semoga melalui kegiatan ini kita bisa terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya Kota Kediri yang semakin mapan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Kediri selaku pembina data, Emil Wahyudiono, menyatakan komitmennya untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia Tahun 2026–2029.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia. Tentu ke depannya kita harus terus berkolaborasi, apa yang menjadi hambatan harus diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan,” terangnya.
Menurut Emil, Kota Kediri telah memiliki kekayaan data yang cukup beragam, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Data tersebut dapat diakses melalui portal Satu Data Kota Kediri.
Ke depan, potensi tersebut perlu terus dioptimalkan agar data yang telah dikumpulkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak yang membutuhkan.
“Tentu ini menjadi apresiasi untuk Bapak/Ibu semuanya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Ke depan ini bisa kita dorong terus agar potensi investasi di Kota Kediri bisa dengan mudah terbaca oleh pihak manapun,” jelasnya.
Melalui penguatan Satu Data Indonesia, Emil berharap kebijakan pemerintah daerah semakin mengedepankan pendekatan berbasis bukti. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat direncanakan dan dievaluasi berdasarkan data yang valid sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran. (edp)
