DPRD Kota Surabaya mendorong peningkatan cakupan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2027. Melalui anggaran APBD, sebanyak 2.250 rumah ditargetkan memperoleh bantuan renovasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyebut, program Rutilahu menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan.
Dalam keterangannya pada Senin (2/11), Eri memaparkan bahwa pada 2026 Pemkot Surabaya mengalokasikan perbaikan untuk 2.240 rumah. Setiap rumah mendapatkan anggaran sebesar Rp35 juta.
“Jadi, Rutilahu dari pemerintah kota melalui APBD 2026 itu sebanyak 2.240 unit. Sekitar 1.500 unit dikerjakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sisanya dikerjakan Satgas Pemkot Surabaya,” ujar legislator PDI Perjuangan tersebut.
Sementara pada 2027, target penerima bantuan direncanakan bertambah menjadi 2.250 rumah. Besaran anggaran untuk setiap unit tetap Rp35 juta berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH).
Eri mengungkapkan, peningkatan target tersebut juga diikuti perubahan pembagian pengerjaan. KTPR yang sebelumnya menangani 1.500 rumah akan mendapat porsi sebanyak 1.650 unit pada 2027. Sedangkan rumah lainnya akan diperbaiki oleh Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
Ia menjelaskan, pelibatan kelompok masyarakat dalam pengerjaan Rutilahu memiliki tujuan lebih luas, yakni mendorong perputaran ekonomi di lingkungan penerima bantuan. Sebab, tenaga kerja yang dilibatkan berasal dari masyarakat sekitar, bukan dari vendor, kontraktor, maupun perusahaan swasta.
“Yang mengerjakan bukan vendor, bukan rekanan, bukan CV, bukan PT, tetapi kelompok teknis perbaikan rumah yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah tidak layak huni tersebut. Karyawannya lokal semuanya,” tegasnya.
Eri memberikan contoh, perbaikan rumah di kawasan Menur Pumpungan akan dikerjakan oleh KTPR setempat. Begitu pula rumah penerima bantuan di Kelurahan Keputih yang akan melibatkan kelompok teknis dari wilayah tersebut maupun kawasan sekitarnya.
Skema ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda. Selain memperoleh rumah yang lebih layak, penerima bantuan juga turut membuka peluang pekerjaan bagi warga di lingkungan tempat tinggalnya.
Di samping itu, Komisi C DPRD Surabaya mengusulkan adanya keterlibatan Satgas di tingkat kecamatan untuk mendukung pelaksanaan program. Peran mereka diperlukan dalam membantu warga yang kesulitan mempersiapkan rumah sebelum proses renovasi, terutama saat pembongkaran bangunan dan pemindahan perabotan.
Menurut Eri, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus bagi penerima bantuan yang sudah lanjut usia dan tinggal seorang diri. Tanpa bantuan keluarga, mereka akan kesulitan memindahkan barang-barang maupun menyiapkan rumah untuk diperbaiki.
“Jangan sampai program perbaikan rumah justru menyusahkan masyarakat kurang mampu. Karena itu, Satgas kecamatan perlu dilibatkan untuk membantu bergotong royong, termasuk pembongkaran dan mengeluarkan barang-barang milik warga,” jelasnya.
Tak hanya pada tahap pengerjaan, DPRD juga menginginkan program Rutilahu terhubung dengan gerakan Kampung Pancasila. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga selama rumahnya menjalani renovasi.
Eri menyampaikan, pengerjaan perbaikan rumah biasanya memerlukan waktu sekitar satu bulan. Namun, untuk bangunan dengan kerusakan struktur yang lebih serius, prosesnya dapat berlangsung hingga dua bulan.
Kondisi tersebut membuat penghuni perlu mencari tempat tinggal sementara, salah satunya dengan menyewa kamar kos. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya tambahan selama renovasi tentu dapat menjadi beban tersendiri.
Ia mencontohkan pelaksanaan gotong royong di Menur Pumpungan. Melalui dukungan Kampung Pancasila, masyarakat setempat saling membantu menyediakan tempat kos bagi warga penerima bantuan hingga rumahnya selesai diperbaiki.
“Misalnya warga harus ngekos dengan biaya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau sampai dua bulan, tentu menjadi beban tersendiri. Karena itu, kita dorong agar persoalan ini juga dibantu melalui gotong royong Kampung Pancasila,” paparnya.
Untuk merealisasikan upaya tersebut, Eri berharap dinas terkait dapat berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Dengan begitu, masyarakat yang kesulitan membayar biaya tempat tinggal sementara tetap memperoleh dukungan selama renovasi berlangsung.
Ia menekankan, penambahan jumlah penerima bantuan Rutilahu pada 2027 harus disertai sistem pelaksanaan yang melibatkan berbagai sektor. Dengan demikian, program ini tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Surabaya. (ist)
