SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan anggaran pendidikan 2027, terutama untuk memperbaiki dan melengkapi sarana serta prasarana (sarpras) sekolah. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan fasilitas pendidikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), meliputi Dinas Pendidikan (Dispendik), Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan mandatory spending atau belanja wajib. Menurutnya, realisasi anggaran juga harus dipastikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menuturkan, permasalahan yang banyak disampaikan warga berkaitan dengan kondisi fisik bangunan sekolah serta ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran. Persoalan tersebut terutama menjadi perhatian pada jenjang pendidikan SD dan SMP yang berada dalam kewenangan Pemkot Surabaya.
“Khususnya fokus kewenangan dari Pemkot kan SD dan SMP. Dan ternyata keluhannya masyarakat yaitu bangunan sekolah, serta sarana dan prasarana,” kata Ajeng.
Selain pembenahan bangunan, ia juga mendorong pemenuhan kebutuhan buku pelajaran bagi siswa. Menurutnya, ketersediaan bahan bacaan dan buku pembelajaran dapat membantu meningkatkan kompetensi peserta didik sekaligus meringankan tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Komisi D adalah keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Ajeng menyebutkan, saat ini Surabaya masih kekurangan sekitar 1.400 guru. Pemenuhan kebutuhan tersebut tentunya membutuhkan dukungan tambahan anggaran dalam APBD 2027.
Meski demikian, proses penambahan tenaga pendidik perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan sekolah. Ia berharap perekrutan dapat mengutamakan tenaga yang pernah mengikuti program magang di lingkungan Pemkot Surabaya serta guru yang telah lama mengabdi di sekolah negeri maupun swasta.
Mengenai pembiayaan perbaikan gedung sekolah, Ajeng menerangkan bahwa penambahan ruang kelas maupun pembangunan dan perbaikan lantai gedung masuk dalam kategori rehabilitasi berat. Sementara itu, kerusakan ringan dapat ditangani menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia mengingatkan agar mekanisme pengajuan rehabilitasi berat tidak membuat sekolah harus menunggu terlalu lama untuk memperoleh penanganan dari Dispendik Surabaya. Sebab, keterlambatan perbaikan berpotensi membuat kebutuhan fasilitas sekolah semakin menumpuk.
Ajeng juga menyoroti alokasi anggaran Dinas Pendidikan yang disebut masih berada di angka 18 persen dari total anggaran. Menurutnya, jumlah tersebut perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan agar berbagai kebutuhan pendidikan dapat terakomodasi.
“Nah, ini anggapannya sudah tidak menjadi kendala lagi. Anggaran kita memang ternyata dari Dispendik masih 18 persen total semuanya, kalau perlu ditambahkan,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, dalam kesempatan tersebut memaparkan upaya pengembangan sistem pendidikan inklusif. Salah satu fokus yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan guru dalam mendampingi siswa dengan kebutuhan dan karakteristik belajar yang berbeda-beda.
Febrina menyampaikan, sekitar 200 guru telah mendapatkan pelatihan khusus untuk memperkuat keterampilan dalam mendampingi peserta didik di kelas inklusif. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan terkait.
Pembahasan RAPBD 2027 tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya, mulai dari pemenuhan fasilitas sekolah, kebutuhan tenaga pendidik, hingga penguatan kompetensi guru. (ist)
